FATWA DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP IMPLEMINTASI PENGHITUNGAN NISBAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS BMT-UGT SIDOGIRI CAPEM LICIN BANYUWANGI

Abstrak

Pembiayaan Mudharabah telah menjadi salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan pedoman syariah yang relevan dalam pengelolaan pembiayaan Mudharabah. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 adalah salah satu panduan penting yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengatur implementasi penghitungan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Fatwa tersebut diimplementasikan dalam konteks Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) - Unit Guna Usaha Tani (UGT) Sidogiri Cabang Empat (Capem) Licin, Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan manajer KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam penghitungan nisbah di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi telah berjalan sesuai dengan pedoman syariah yang ditetapkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh KJKS dalam menerapkan Fatwa tersebut, termasuk perubahan regulasi dan kendala operasional. Namun, upaya KJKS dalam menghadapi tantangan tersebut telah memastikan bahwa pembiayaan Mudharabah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 1. sistem perhitungan bagai hasil pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT-UGT Sidogiri Capaem Licin menggunakan metode revenue sharing. 2. metode revenue sharing yang dipakai oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Capaem Licin sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.